Oleh: M.Dany Jaelani S.sos, Pemerhati Kebijakan Publik
FIXNEWS.ID, CIREBON — Polemik disharmoni antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon kembali menjadi perbincangan publik. Namun di tengah riuhnya narasi politik, ada satu hal yang kerap terlupakan: substansi kepemimpinan itu sendiri.
Jika Cirebon diibaratkan sebuah kepompong, maka kepala daerah dan wakilnya adalah dua sayap yang sedang dibentuk. Keduanya tidak diciptakan untuk saling berhadapan, melainkan untuk saling melengkapi.
Ketika dua sayap itu saling bertabrakan, kupu-kupu tidak akan pernah terbang, ia akan mati sebelum sempat menjadi apa-apa.
Analogi ini sederhana, tetapi relevan.Dalam praktiknya, ruang kekuasaan sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan. “Meja satu” pemerintahan tempat keputusan strategis diambil tidak jarang berubah menjadi ruang kompetisi.
Padahal sejatinya, meja itu bukan tempat berbagi kekuasaan, melainkan berbagi tanggung jawab.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi atau pengaruh, melainkan nasib jutaan warga yang menggantungkan harapan pada kepemimpinan daerah.
Akar persoalan disharmoni ini sering dipersempit menjadi soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal, persoalan yang lebih mendasar adalah lupa pada alasan awal: untuk apa mandat itu diberikan?
Sumpah jabatan bukan sekadar formalitas seremonial. Ia adalah kontrak moral yang mengikat antara pemimpin dan rakyatnya. Kalimat “akan memenuhi kewajiban dengan selurus-lurusnya” seharusnya menjadi kompas dalam setiap keputusan, bukan sekadar diucapkan lalu dilupakan.
Di sisi lain, masyarakat tidak terlalu peduli pada dinamika konflik internal pemerintahan. Yang mereka rasakan adalah dampaknya harga kebutuhan pokok yang naik, pelayanan publik yang tersendat, hingga program pembangunan yang tidak berjalan optimal.
Dalam konteks ini, polemik bukan lagi soal ego politik, melainkan menyentuh dimensi etika dan hati nurani.
Ketika dua pemimpin dalam satu mandat tidak berjalan selaras, yang tergerus bukan hanya efektivitas pemerintahan, tetapi juga kepercayaan publik. Dan kepercayaan, sekali hilang, jauh lebih sulit dipulihkan dibanding sekadar menyelesaikan konflik.
Karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak dengan pendekatan kekuasaan atau kalkulasi politik semata. Dibutuhkan keberanian untuk kembali pada hati nurani mengingat kembali hari pertama saat sumpah jabatan diucapkan.
Untuk siapa amanah itu diberikan? Untuk rakyat, atau untuk diri sendiri? Pertanyaan itu mungkin sederhana, tetapi jawabannya menentukan arah kepemimpinan ke depan.
Jika sumpah itu masih diyakini, maka semestinya ada ruang untuk saling membuka diri, membangun komunikasi, dan menempatkan kepentingan publik di atas segala perbedaan.
Sinergi bukan sekadar jargon, tetapi kebutuhan mendasar dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Cirebon tidak membutuhkan pemimpin yang sibuk berkompetisi satu sama lain. Cirebon membutuhkan kepemimpinan yang rukun, terbuka, dan fokus menuntaskan program pembangunan.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling kuat dalam konflik, tetapi siapa yang paling bijak dalam menyelesaikannya.
Dan mungkin, saat ini yang dibutuhkan bukan lagi “hati panas” yang ingin menang sendiri, melainkan “hati nurani” yang berani mengalah demi kepentingan yang lebih besar: rakyat.
Denny Kravitz