FIXNEWS.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau anggaran, tentu sumbernya dari APBN,” ujar Airlangga pada Selasa, (28/4/2026).
Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah pada 2026. Fokus utamanya adalah memperbaiki titik-titik perlintasan yang selama ini dinilai rawan, terutama yang belum memiliki sistem pengamanan memadai.
Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengatakan perbaikan perlintasan kereta merupakan langkah penting untuk memperkuat aspek keselamatan transportasi publik.
“Ini program pemerintah untuk 2026. Keselamatan menjadi hal yang utama,” kata Dony.
Ia menjelaskan, pendanaan utama berasal dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, sebagai instansi yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana perkeretaapian.
Meski demikian, BP BUMN juga akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan.“Prasarana perkeretaapian memang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Kami juga siap mendukung,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan ini merupakan langkah mendesak. Menurut dia, banyak perlintasan kereta yang merupakan infrastruktur lama dan belum mendapatkan penanganan menyeluruh selama puluhan tahun.
“Kita perhitungkan hampir Rp4 triliun. Ini demi keselamatan masyarakat,” ujar Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Selasa.
Prabowo menilai masih banyak perlintasan sebidang yang belum dilengkapi penjagaan. Kondisi ini membuat titik-titik tersebut rawan kecelakaan, terutama di kawasan dengan lalu lintas padat.
Karena itu, pemerintah menyiapkan dua skema penanganan, yakni pembangunan pos jaga di perlintasan tertentu dan pembangunan jembatan layang atau flyover di lokasi yang tingkat kepadatannya tinggi.
“Semuanya akan kita benahi, apakah dengan pos jaga atau flyover. Pelaksanaannya segera kita tentukan,” kata Prabowo.
Untuk wilayah Bekasi, pemerintah telah menyetujui pembangunan flyover melalui skema bantuan presiden. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan di salah satu kawasan dengan mobilitas tinggi.
Pemerintah menilai investasi besar ini penting, mengingat kereta api menjadi salah satu moda transportasi massal andalan masyarakat.
Dengan pembenahan tersebut, persoalan keselamatan di perlintasan sebidang diharapkan bisa dituntaskan secara bertahap setelah bertahun-tahun menjadi perhatian.
Redaksi 
Denny Kravitz 
Nugraha