FIXNEWS.ID, Jakarta — Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk membahas evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus strategi perbaikan tata kelola program pada 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Ruwene dan dihadiri Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, Putih Sari, serta M Zaini Yahya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IX dan BGN membahas sejumlah isu strategis, antara lain pelaksanaan MBG sepanjang 2025, penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, peningkatan standar pengelolaan pangan, serta perbaikan sistem pendataan penerima manfaat.
Pembahasan juga mencakup skema khusus pelaksanaan MBG di sekolah nonformal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya tengah memproyeksikan penambahan penerima manfaat MBG. Hal itu didasarkan pada temuan masih adanya kelompok masyarakat yang belum terdata dalam program tersebut.
“Dari hasil pengecekan di lapangan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, kami menemukan ada kelompok yang seharusnya menerima MBG, tetapi belum tercatat,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, kelompok tersebut antara lain anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu, terdapat santri di pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama, balita, ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak usia 0–18 tahun yang putus sekolah.
Menurut Dadan, sebagian kelompok tersebut belum masuk dalam sistem administrasi negara sehingga diperlukan pendataan ulang hingga ke tingkat rukun tetangga (RT).
“Pendataan ulang ini penting agar mereka tetap mendapatkan hak atas layanan gizi melalui MBG,” ungkapnya.
Meski sebagian anak putus sekolah berpeluang masuk ke Sekolah Rakyat, BGN menyiapkan skema sementara agar mereka tetap memperoleh MBG.
“Bagi yang belum masuk Sekolah Rakyat, akan kami kumpulkan di satu lokasi tertentu agar tetap bisa menerima MBG,” kata Guru Besar IPB University itu.
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis tercatat telah menjangkau sekitar 58,3 juta penerima manfaat dari total target 82 juta orang secara nasional.
Sementara itu, hingga 19 Januari 2026, jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 21.106 unit dari target 33.000 unit pada tahun ini.
Untuk mendukung perluasan penerima manfaat, BGN juga menargetkan pembangunan 8.558 SPPG di wilayah terpencil dan daerah 3T.