FIXNEWS.ID, Surabaya — DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (15/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya pemenuhan gizi sejak usia dini.Sosialisasi tersebut mendapat sambutan positif dari warga setempat yang hadir.
Program MBG digagas sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi, khususnya bagi kelompok prioritas.
Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, mengatakan MBG merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional untuk menyiapkan generasi yang sehat dan produktif.
Menurut dia, pemenuhan gizi menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.“Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menyiapkan generasi masa depan yang lebih siap bersaing,” ucap Lucy.
Lucy menegaskan, pelaksanaan MBG harus berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor agar bahan pangan yang digunakan aman, bergizi, dan memanfaatkan produk lokal.
Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Mochamad Halim, menyebut MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.
“Ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas,” kata Halim.
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG mengacu pada empat standar utama, yakni kecukupan kalori, komposisi gizi seimbang, standar kebersihan, serta pemanfaatan bahan pangan lokal.
Selain meningkatkan kualitas gizi, program ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi UMKM, petani, dan pelaku usaha lokal.
Melalui sosialisasi ini, DPR dan BGN berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra kerja dapat semakin kuat untuk mendukung terwujudnya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Halim menambahkan, pengawasan pelaksanaan program dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan dan portal resmi yang disediakan.
Nugraha