FIXNEWS.ID, Medan, Sumatera Utara — Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong penguatan rantai pasok pangan melalui kegiatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) yang digelar di Medan.
Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk membahas persoalan pasokan pangan yang berpengaruh pada kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan pelatihan berlangsung pada 16–17 Oktober 2025 di Hotel Aryaduta Medan, diikuti perwakilan dari sejumlah dinas dan lembaga. Hadir di antaranya Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Hadir juga Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tengku Syahdana menegaskan bahwa penguatan rantai pasok membutuhkan sinergi lintas sektor untuk memastikan bahan pangan tersedia secara aman, bermutu, dan konsisten.
“Beberapa daerah masih menghadapi tantangan distribusi, termasuk keterbatasan pemasok resmi. Ini bisa berdampak pada stabilitas harga dan kualitas bahan pangan. Karena itu, PPM menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah agar rantai pasok berjalan lebih transparan dan efisien,” ucapnya.
Dalam forum tersebut, peserta menekankan pentingnya memastikan pemasok memenuhi standar, termasuk penggunaan Rumah Potong Unggas (RPU) berizin, pemenuhan sertifikasi halal, hingga Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Standar ini dinilai sebagai fondasi untuk menjamin keamanan produk pangan yang digunakan dalam layanan masyarakat.
Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara juga menyampaikan bahwa pasokan di beberapa wilayah masih fluktuatif akibat faktor lingkungan dan distribusi regional.
Ia menilai peningkatan kapasitas UMKM pangan menjadi kunci untuk memperkuat rantai pasok lokal.
“UMKM harus memiliki kemampuan memadai, baik dari sisi pengolahan, higienitas, maupun legalitas usaha. Dengan begitu, mereka dapat menjadi pemasok andal dan mendukung kelancaran program nasional,” tuturnya.
BGN menekankan perlunya forum koordinasi terpadu antara yayasan, koperasi, dan pemerintah daerah guna menyamakan kebijakan pengadaan.
Penyelarasan ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan aturan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan proses pengadaan berjalan terarah.
Melalui kegiatan PPM di Medan, BGN menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bertumpu pada penyediaan makanan, tetapi juga kesiapan rantai pasok yang kuat dan terstandarisasi.
Dengan kolaborasi semakin solid, BGN optimistis berbagai tantangan dapat diatasi dan layanan pangan bagi masyarakat berlangsung lebih optimal.
Nugraha